Wakil Bupati Buka Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Doposting Oleh : Admin Web Rokan Hilir | Tanggal Posting :08 Juli 2019 | Dudah Dilihat : 52 Kali Dilihat

BAGANSIAPIAPI – Wakil Bupati Rokan Hilir membuka secara resmi acara Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Hotel Rasa Sayang Bagansiapiapi, Senin (08/07/2019).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa di alam demokrasi sekarang ini, Informasi yang bersifat publik seharusnya sudah menjadi hak publik dan harus dibuka ke publik, tidak ada lagi istilah ditutup-tutupi. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini mengatur tentang Hak dan Kewajiban Badan Publik dan Hak dan Kewajiban Masyarakat sebagai pemohon Informasi.

“Dengan diterbitkannya Undang-Undang KIP ini kita harus lebih terbuka terhadap informasi publik yang kita punya, karena itu adalah hak masyarakat, akan tetapi masyarakat juga harus mengerti bahwa tidak semua informasi bersifat terbuka ada pengecualiannya”.

Di acara sosialisasi, Sekretaris Daerah bertindak sebagai pembicara pertama mengatakan bahwa, Setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir wajib memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, sebagai pelindung  apabila ada permohonan informasi dari masyarakat, LSM dan Organisasi lainnya.

“Kita wajib tahu apa hak dan kewajiban kita sebagai badan publik dan apa hak dan kewajiban pemohon informasi. Kalau kita tidak paham terhadap UU ini, kita akan dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab”.

Selain itu, tambah Sekda, Pimpinan OPD harus tahu mana informasi yang bersifat terbuka, dan mana informasi yang bersifat dikecualikan (dirahasiakan).

Pemateri Sosialisasi UU KIP ini berasal dari Komisi Informasi Provinsi Riau yaitu Bapak Tatang Yudiansyah (Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau) dan Ibu Hasnah Gazali (Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau).

Dalam pemaparannya, Bapak Tatang Yudiansyah menyampaikan bahwa dengan adanya UU KIP diharapkan seluruh badan publik untuk lebih terbuka lagi terhadap permohonan informasi, jangan sampai mengacuhkan permohonan informasi karena akan berakibat bersengketanya badan publik di Komisi Informasi.

“Sejauh ini, PPID Kab. Rokan Hilir sudah menunjukkan progres yang mengembirakan, saya mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk segera membentuk Dinas Kominfo, karena Dinas Kominfo merupakan leader penggerak PPID di Kabupaten/Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia”.

Ibu Hasnah Gazali menambahkan bahwa proses permohonan informasi bersifat terpusat di PPID Utama, dan PPID Pembantu (OPD) tidak boleh menerima permohonan Informasi agar terjalin tertib administrasi dan lebih mudah dalam pengendalian.

Untuk diketahui bahwa PPID Utama dijabat oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris OPD, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Kepala Bagian Umum RSUD dan Sekretaris Camat,  Loket Pelayanan PPID Utama berada dilantai Enam Kantor Bupati Rokan Hilir.

Pelaksana kegiatan iniadalah Sub Bagian Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian Bagian Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Hadir pada acara Sosialisasi ini seluruh Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Para Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Komentar