Pertanian
Perkebunan
Perikanan
Peternakan
Kehutanan
Pariwisata
Industri & Perdagangan
Pertambangan & Energi
Perbankan & Koperasi
 
Air Bersih
Tenaga Listrik
Transportasi & Komunikasi
Pengairan
Sarana Perhubungan
 
Agama
Pendidikan
Kesehatan
Peradilan dan Kriminalitas
Sosial Lainya
Transmigrasi
Ketenagakerjaan
Perumahan
 
BAGAN SIAPIAPI
Hujan Ringan
Cuaca : Hujan Ringan
Suhu : 23 - 34 °C
Kelembapan : 47 - 98 %
Kecepatan Angin : 16 (km/jam)
Arah Angin : Utara
Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengalokasian belanja daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima baik itu yang diperoleh dari pendaparan asli daerah maupun yang diperoleh dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daderah yang sah. Sementara itu alokasi pada jenis-jenis belanja untuk belanja tidak langsung selama kurun waktu 2013-2014 secara keseluruan rata-rata 25,41%.   Untuk belanja tidak langsung  terlihat realisasi meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2014 sebesar 0,34%.  Sementara itu untuk belanja langsung di Kabupaten Rokan Hilir pada periode 2013-2014 terlihat bahwa terjadi penurunan sebesar  9,51%.
Pada tahun berjalan 2015 belanja tidak langsung  dianggarkan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 16,79 %. Peningkatan ini terjadi karena kenaikan  belanja pegawai, karena bertambahnya jumlah pegawai dan belanja bantuan kepada pemerintahan desa. Pada tahun 2016 dan 2017 total belanja tidak langsung diproyeksikan  akan meningkat rata-rata 6,86 % per tahun.  Sementara itu realisasi anggaran belanja langsung tahun berjalan 2015 mengalami penurunan 4,25 %, Namun demikian pada tahun 2016 tahun rencana belanja  langsung diperkirakan  mengalami kenaikan sebesar 11,92%. Kenaikan ini dikarenakan naiknya perkiraan pendapatan daerah baik yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, serta kemungkinan besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun 2015.


Realisasi Pegeluaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Menurut Sumber Pengeluaran
Tahun 2012-2016 (Rp. Juta)

NO

JENIS PENERIMAAN

REALISASI

BERJALAN

TARGET

2013

2014

2015

2016

2017

 

Belanja Daerah

 

1

Belanja Tidak Langsung

        710.847,35

          713.280,43

          833.065,50

          900.682,54

          947.431,61

1,1

Belanja Pegawai

        563.501,39

          581.690,08

          603.157,35

          656.789,60

          699.228,00

1,2

Belanja Bunga

 -

 -

 -

 -

 -

1,3

Belanja Subsidi

 -

 -

 -

 -

 -

1,4

Belanja Hibah

          96.901,01

            83.100,85

            52.030,00

41.196,165

23.994,59

1,5

Belanja Bantuan Sosial

             7.924,54

              7.850,00

              8.500,00

8.412,725

8.547,90

1,6

Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa

 -

 -

 -

 -

 -

1,7

Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa

          40.520,30

            38.639,50

          167.378,15

          192.284,05

          213.661,11

1,8

Belanja Tidak Terduga

             2.000,00

              2.000,00

              2.000,00

              2.000,00

              2.000,00

2

Belanja Langsung

    2.199.212,73

      1.990.058,92

      1.905.554,83

      2.322.207,63

     2.359.915,13

2,1

Belanja Pegawai

        169.679,29

          170.689,58

          242.728,36

334.126,28

378.432,92

2,2

Belanja Barang dan Jasa

        534.537,60

          594.855,42

          665.665,07

839.251,47

860.327,99

2,3

Belanja Modal

    1.494.995,84

      1.224.513,91

          997.161,40

1.148.829,88

1.121.154,39

 

Jumlah

 2,910.059.99

      2.703.339,35

      2.738.620,33

      3.222.850,97

      3.307.346,74



Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan dan isue yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

  1. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan. kesehatan. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
  3. Belanja langsung program diprioritaskan untuk membiayai SKPD yang merupakan SKPD utama yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.
  4. Melakukan efisiensi terhadap besaran Belanja Langsung SKPD dan mengalihkannya pada Belanja Langsung Program yang terkait upaya pengentasan kemiskinan. peningkatan kulaitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.
  5. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.
  6. Menghilangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih. ternak. bantuan alat tangkap dan lain-lain.
  7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di perdesaan.
  8. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibahharus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlah nya.

    Arah Kebijakan Pembiayaan
    Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu. pencairan dana cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
    Adapun target penerimaan pembiayaan dan target pengeluaran pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.


Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013-2017 (Rp.Juta)

NO

JENIS PENERIMAAN

REALISASI

BERJALAN

TARGET

2013

2014

2015

2016

2017

1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

   509.392,23

   182.998,44

   500.000,00

   684.308,47

   698.231,86

1,1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

   509.392,23

   182.998,44

   500.000,00

   684.308,47

   594.231,86

1,2

Pencairan Dana Cadangan

 -

 -

 -

 -

 -

1,3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang disahkan

 -

 -

 -

 -

 -

1,4

Penerimaan Pinjaman Daerah

 -

 -

 -

 -

 -

1,5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

 -

 -

 -

 -

 -

1,6

Penerimaan Piutang Daerah

 -

 -

 -

 -

 -

2

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

 7.418.55

       7.918,55

     26.718,76

     25.584,08

     37.739,33

2,1

 Pembentukan Dana Cadangan

 -

 -

 -

 -

 -

2,2

Penyetoran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

 7.418.55

       7.918,55

     26.718,76

     25.584,08

     37.739,33

2,3

Pembayaran Pokok Utang

 -

 -

 -

 -

 -

2,4

Pemberian Pinjaman Daerah

 -

 -

 -

 -

 -

2,5

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

 -

 -

 -

 -

 -

 

Pembiayaan Neto

   501.973,68

   175.079,89

   473.281,24

   658.724,39

   651.492,52

 
Arsip »»
• 03/10/2017 Rohil Masih Kaya Ikan, 477 Peserta Ambil Bagian Dalam Lomba Mancing.....
• 03/10/2017 Wakil Bupati Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila.....
• 25/09/2017 Serahkan 53 SK CPNS untuk Guru Garis Depan, Pemkab Rohil Berharap Mutu Guru Meningkat.....
• 25/09/2017 Pemkab Rohil Gelar Tabligh Akbar.....
• 15/09/2017 Satpol PP Razia Perizinan Hotel.....
• 14/09/2017 Hari Jadi IBI ke-66, Suyatno: Bidan harus siap dipanggil 24 jam.....
• 14/09/2017 Bupati Resmikan Kantor Camat Pasir Limau Kapas.....
• 12/09/2017 Musim Hujan, Daerah Pesisir Mulai Banjir.....
• 11/09/2017 372 Calon Penghulu di Rohil Jalani Tes Baca Al-Quran.....
• 31/08/2017 Waktu Pemasukan Berkas Beasiswa Diperpanjang.....
Arsip Lengkap »
 
     
Free backlink [Valid RSS]