Pertanian
Perkebunan
Perikanan
Peternakan
Kehutanan
Pariwisata
Industri & Perdagangan
Pertambangan & Energi
Perbankan & Koperasi
 
Air Bersih
Tenaga Listrik
Transportasi & Komunikasi
Pengairan
Sarana Perhubungan
 
Agama
Pendidikan
Kesehatan
Peradilan dan Kriminalitas
Sosial Lainya
Transmigrasi
Ketenagakerjaan
Perumahan
 
BAGAN SIAPIAPI
Hujan Ringan
Cuaca : Hujan Ringan
Suhu : 23 - 34 °C
Kelembapan : 47 - 98 %
Kecepatan Angin : 16 (km/jam)
Arah Angin : Utara
Pertemuan Pimpinan DPRD dan Kontraktor
Kamis, 04 Mei 2017 | Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca 315 kali
Ditulis Oleh : Administrator
BAGANSIAPIAPI - Hingga saat ini Pemkab Rokan Hilir ternyata masih menyimpan dana kas daerah sebesar Rp462 miliar yang berasal dari DAU, DAK dan ADD. Sementaa dana dari PAD hanya Rp 23 miliar. Dana kas tersebut rencananya akan dipergunakan untuk gaji pegawai, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, dana guru PAUD.

Hal itu terungkap saat audiensi antara DPRD dengan pihak asosiasi kontruksi seperti Hipsindo, Gaikondo, Aspeksindo, Aspertanas, Askumnas dan Gapensi. Sedangkan dari DPRD diwakili 4 pimpinan DPRD beserta ketua komisi dan ketua Fraksi.

Rabu (3/5/2017). "Data itu kita peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk dana desa diperkirakan sebesar Rp77 miliar. Sedangkan untuk gaji pegawai sebesar Rp150 Miliar," kata Ketua DPRD Rokan Hilir, Nasruddin Hasan.

Politisi Golkar ini menyebutkan, PAD yang diterima pemerintah sebesar Rp 23 miliar. Dana yang ditransfer pada triwulan I baru sebesar Rp70 Miliar. Sedangkan dana yang ditransfer untuk sisa dari tahun 2015 sebesar Rp 101 miliar.

"Untuk gaji para honorer belum dialokasikan hingga hari ini. Juga gaji honorer bulan November dan Desember sebagian tenaga honorer juga belum dibayarkan," bebernya.

Menurutnya, berdasarkan hasil pertemuan dengan sub bagian Kementrian Keuangan akan ada aliran dana pada bulan Juni ke daerah sebesar Rp157 Miliar. Kemudian ada lagi sisa dana triwulan IV tahun 2016 sebesar Rp30 miliar.

Berdasarkan rincian dana tersebut, dia berkesimpulan, hutang pemerintah kepada pihak ke III pada tahun 2016 lalu pasti akan dibayarkan tapi belum dipastikan waktunya. Lembaga DPRD sudah sepakat untuk mendorong pemerintah membayar hutang kepada pihak ke III walaupun dengan cara mencicil.

"Ketua asosiasi harus tahu siapa yang harus didahulukan untuk dibayar. Karena mereka lebih tahu siapa pengusaha yang lebih kuat secara finansial dan mana saja yang termasuk kontraktor lemah," kata Nasruddin.

Dia juga berpesan kepada pemerintah untuk menunda lelang proyek tahun 2017 sebelum dibayar hutang pada tahun 2016. Kecuali dana proyek tersebut berasal dari dana DAK. Karena menurutnya, jika proyek tersebut tidak cepat dilelang maka dana tersebut akan ditarik kembali.

[ Kembali ]
 
Arsip »»
• 16/08/2017 DPRD Rohil Sahkan Ranperda Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.....
• 16/08/2017 Sekda Kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.....
• 16/08/2017 Pawai Karnaval Sempena HUT RI ke-72 berlangsung Meriah.....
• 15/08/2017 Bupati Pimpin Upacara HUT Pramuka ke-56.....
• 14/08/2017 Ketua Kwarcab Rohil Tinjau Aktivitas Perkemahan Pramuka.....
• 11/08/2017 Trayek "Tour Pulau Jemur" Resmi dibuka.....
• 11/08/2017 Sekda Pimpin Upacara HUT Riau ke-60.....
• 06/06/2017 Suyatno dan Kepala Daerah di Riau Ikuti Pembekalan Kepemimpinan dari Mendagri.....
• 22/05/2017 Putra Bagansiapiapi Ini Akhirnya Jadi Wakil Gubernur Riau dan Dilantik Jokowi.....
• 04/05/2017 Pertemuan Pimpinan DPRD dan Kontraktor.....
Arsip Lengkap »
 
     
Free backlink [Valid RSS]